foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015-2019 yakni : “TERWUJUDNYA KOTA PROBOLINGGO YANG AMAN DAN SEJAHTERA MELALUI PENANGGULANGAN BENCANA YANG TANGGAP, CEPAT DAN TEPAT “Read More...

BPBD

KOTA PROBOLINGGO

Tugas Pokok dan Fungsi yang dilembagakan akan memungkinkan berlakunya fungsionalisasi. Fungsionalisasi ini nantinya akan menentukan orang-orang yang harus bekerjasama, serta pemrakarsa kerja sama tersebut. Atau, secara fungsional seseorang bertanggung jawab atas suatu bidang dalam organisasi, dan memerlukan kerja sama dengan pemegang tanggung jawab bidang lain.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kota Probolinggo telah diatur dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2010 pada BAB II bagian Pertama Pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat , rehabilitasi serta rekosntruksi;
b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penaggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. Melaporkan penyelenggaraan, penaggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ; dan
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana , terpadu dan menyeluruh ;
Dalam melaksanakan tugasnya Badan Penaggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi Kepala Pelaksana , Sekretaris , dan 3 (tiga) Seksi yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam pasal 4, 6, 7, 8, 9 dan pasal 10 Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2010 sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyususn kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas penyelenggaraan penangulangan bencana daerah ;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala badan Penanggulangan bencana Daerah mempunyai fungsi :
a. Perumusan bahan kebijakan dam pemantauan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana ;
b. Perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi;
c. Perumusan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penaggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian terhadap segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6
(1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penaggulangan bencana yang meliputi pra bencana,saat tanggap darurat dan pasca bencana serta menjalankan tugas dan fungsi Kepala BPBD sehari-hari ;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala pelaksana mempunyai fungsi :
a. Penyelengaraan administrasi ketatusahaan , keuangan , kepegawaian dan perlengkapan ;
b. Pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional Pelaksanaan Penanggulangan Bencana;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh ;
d. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien ; dan
e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7
(1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan dan pelayanan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggan, hukum kelembagaan, humas dan protokol;
b. Pelaksanaan pengkoordinasian urusan kepegawaian dan upaya peningkatan kemampuan serta kesejahteraan pegawai;
c. Pengelolaan tata usaha keuangan, anggaran rutin dan anggaran pembanguna, laporan pertanggungjawaban serta pembayaran gaji dan pembayaran lainnya;
d. Pengelolaan perbaikan, perawatan sarana dan prasarana perkantoran;
e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program , anggaran dan pelaporan;
f. Pengelolaan produk hukum dan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas seksi;
h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
j. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8
(1) Seksi pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat .
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan hubungan erja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serat pemberdayaan masyarakat ;
d. Pemantauan , evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9
(1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di penanggulangan bencana pada saat tangap darurat dan dukungan logistik.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ;
d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ; dan
e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10
(1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di penanggulangan bencana pada pasca bencana.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Rekosntruksi mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
d. Pemantauan , evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.