Presiden : Pemerintah Daerah (harusnya) sebagai garda terdepan dalam hal kebencanaan

Rakornas PB 2023 mengusung tema “Penguatan Resiliensi Berkelanjutan dalam Menghadapi Bencana”. Tema ini diambil dalam rangka membangun kerangka sistem ketahanan bencana (disaster resilience) yang bersifat menyeluruh, yang didukung oleh kapasitas kelembagaan pemerintah, kemitraan lintas pemangku kepentingan, sistem data, ilmu dan teknologi, skema pembiayaan yang beragam, peran serta masyarakat dan kearifan lokal serta kolaborasi dengan komunitas global.

Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam Rakornas PB 2023

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka gelaran Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2023 yang di selenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis, 2 Maret 2023 di Hall B1 dan B2 JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Tahun ini Rakornas BNPB mengusung tema “Penguatan Resiliensi Berkelanjutan dalam Menghadapi Bencana”. Tema ini diambil dalam rangka membangun kerangka sistem ketahanan bencana (disaster resilience) yang bersifat menyeluruh, yang didukung oleh kapasitas kelembagaan pemerintah, kemitraan lintas pemangku kepentingan, sistem data, ilmu dan teknologi, skema pembiayaan yang beragam, peran serta masyarakat dan kearifan lokal serta kolaborasi dengan komunitas global.

Presiden Jokowi dalam arahannya meminta BPBD dan Pemerintah Daerah untuk siaga dan waspada bukan saja saat terjadi bencana namun juga pada pra bencana. Oleh karenanya Jokowi menekankan akan pentingnya tahapan pra bencana, yakni menyiapkan dan mengedukasi masyarakat dalam mengantisipasi jika terjadi bencana.

"Siaga dan waspada itu kunci baik tahap pra-bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana semua harus disiapkan, dikelola dengan baik," ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta Pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran bencana. "Siapkan anggarannya, jangan sampai BPBD berteriak 'pak tidak ada anggarannya'," ujarnya. 

Selain itu Jokowi menyebut harusnya Pemerintah Daerah berdiri pada garda terdepan dalam hal kebencanaan. "Daerah dulu mestinya, kalau (anggaran) besar dan tidak memiliki kemampuan, baru pemerintah pusat masuk, mestinya seperti itu, benar? jadi setuju anggarannya diperbesar?," kata Jokowi.

Jokowi lalu menyinggung sistem peringatan dini yang dinilainya masih sering terlambat. Termasuk edukasi ke masyarakat terkait skenario evakuasi saat terjadi bencana. Jokowi menilai hal itu masih diabaikan.

"Yang pertama penting itu peringatan dini, ini sering masih kita terlambat peringatan dini. Yang kedua mengedukasi masyarakat, latihan dan lain-lain harus dilakukan. Skenario harus juga disiapkan. Kalau pas terjadi misalnya gunung berapi larinya ke mana, kalau pas ada gempa bumi larinya ke mana. Seperti ini secara detail yang sering kita abai," ujarnya.

"Pas ada bencananya kita pontang panting, begitu sudah rampung ya rampung. Lupa bahwa yang namanya pra bencana itu penting, memberikan edukasi pelatihan penting. Sehingga masyarakat tahu ke mana akan lari, kemana akan berlindung," lanjut Jokowi.

Usai Presiden memberikan sambutan dilanjutkan dengan paparan dari Menteri Koordinator PMK, Mendagri, Menkeu hingga Panglima TNI dan Kapolri.

Rangkaian kegiatan Rakornas juga turut menghadirkan para produsen yang telah berkontribusi dalam bidang Kebencanaan salah satunya dilibatkan dalam Pameran Kebencanaan (ADEXCO).

Dikutip dari laman BNPB, pada tahun 2020-2023 Indonesia dihadapkan pada tantangan penanggulangan bencana yang tak hanya diakibatkan bahaya dari alam, tetapi juga bencana yang disebabkan faktor non-alam yakni pandemi COVID-19.

Berdasarkan data dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), sepanjang tahun 2021 terdapat 2008 kejadian bencana yang terjadi dengan didominasi oleh bencana hidrometeorologi.

Setidaknya tercatat 769 jiwa meninggal dunia,72 orang hilang, dan 583.688 jiwa mengungsi. Tragedi bencana tersebut juga telah berdampak pada 145.091 rumah, 1.402 fasilitas pendidikan, 356 fasilitas kesehatan, dan 1.251 fasilitas peribadatan rusak akibat bencana yang terjadi.

Ditilik dari daerah bencana, Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak terjadi bencana dengan jumlah 533 kali kejadian yang disusul oleh Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Aceh.

Rakornas 2023 juga sebagai sarana koordinasi antar BNPB dan BPBD beserta stakeholder terkait baik pusat maupun daerah dalam penyelesaian penanggulangan bencana.

Wali Kota Probolinggo Dr. Habib Hadi Zainal Abidin, S.Pd.,MM.,MHP bersama unsur forkopimda yakni Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sa'bani dan Dandim 0820 Probolinggo Letkol arm Heri Budiasto turut hadir dalam Rakornas PB 2023 yang hari ini rencananya akan ditutup oleh Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amien.(CNN)

Berikan Komentar
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin
LINK TERKAIT