Mayangan – Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dini menghadapi bencana, BPBD Kota Probolinggo hingga tahun 2022 ini setidaknya telah membentuk 19 Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana) dari 29 Kelurahan dan terbagi di 5 Kecamatan se Kota Probolinggo.
Berdasarkan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
(Destana/Katana) adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri
untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana.
Desa/kelurahan ini juga mampu memulihkan diri dengan segera dari
dampak-dampak bencana. Sebuah Desa disebut mempunyai ketangguhan
terhadap bencana ketika desa tersebut memiliki kemampuan untuk mengenali
ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisasikan sumber daya masyaraka
untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi
mengurangi risiko bencana.
Pembentukan
Kaltana lebih difokuskan pada kelurahan yang memiliki potensi bencana
lebih besar. Prioritas ini dilakukan agar masyarakat memiliki
kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana yang bisa muncul
sewaktu-waktu. Dalam pembentukan, seluruh perangkat kelurahan diajak
untuk memetakan kemungkinan bencana yang bisa saja terjadi di
wilayahnya. Mereka juga diberikan pembekalan tentang bagaimana
menghadapi situasi kebencanaan serta pelatihan untuk melakukan
pengurangan resiko bencana. Kegiatan tersebut meliputi simulasi bencana,
pembentukan rencana penanggulangan bencana, penyusunan rencana
kontinjensi serta pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di
kelurahan masing-masing.
Sementara
itu menurut data BPS, Kota Probolinggo memiliki 5 Kelurahan Pesisir
yang terletak di 2 kecamatan yakni kecamatan Pilang dan Kecamatan
Mayangan yang berpotensi terkena bencana air rob (gelombang pasang) dan
bencana lainnya.
“Hampir semua kelurahan (di Kota Probolinggo) memiliki potensi bencana, dari banjir, kebakaran, angin kencang hingga pohon tumbang,” kata NurCholiq Kasi Pencegahan & Kesiapsiagaan BPBD Kota Probolinggo.
Pemkot Probolinggo juga telah menyiapkan anggaran penanganan bencana melalui dana Biaya Tak Terduga (BTT) dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran tersebut dapat dikeluarkan sesuai kebutuhan dan bisa dialokasikan untuk berbagai upaya penanganan serta mitigasi kebencanaan. Dana tersebut disiapkan untuk penanganan berbagai macam bencana. Salah satunya fenomena La Nina yang diprediksi bisa terjadi sampai pertengahan tahun nanti.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Probolinggo Sugito Prasetyo menyampaikan bahwa pada tahun 2022 ini selain senantiasa meningkatkan sinergi lintas OPD bidang kedaruratan, BPBD juga tengah menyiapkan personil terlatih serta didukung peralatan guna membantu evakuasi sewaktu-waktu. (CNN)
