Surabaya – Walikota Probolinggo Habib Hadi Zaenal Abidin mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Penanggulangan Bencana (PB) di Kantor BPSDM Jawa Timur pada hari Selasa (2/11). Pelatihan yang diperuntukkan bagi seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur ini dibuka secara resmi oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
.
Diklat Kepemimpinan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana khususnya dalam situasi darurat dengan baik, sigap cepat dan tepat. Pemerintah daerah diharapkan komitmennya untuk menyiapkan langkah-langkah peningkatan kapasitas, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.
.
Dalam sambutannya, Kepala BNPB mengatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu dari 35 negara di dunia yang memiliki tingkat risiko bencana tertinggi di dunia, sebagaimana menurut _World Bank_. Data BNPB per 1 Januari 2022 hingga 1 November 2022 tercatat ada 3.045 kejadian bencana yang didominasi oleh hidrometeorologi basah seperti banjir, cuaca ektrem dan tanah longsor.
.
Menurut data BNPB, Provinsi Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota dengan tingkat risiko bencana tinggi dan tiga tahun terakhir bencana yang mendominasi di wilayah jawa timur adalah bencana banjir.
.
Kepala BNPB kembali mengingatkan apa yang menjadi arahan Presiden tentang peran penting pemerintah daerah seperti tanggung jawab mutlak sebagai komandan satgas darurat saat terjadi bencana, menyusun rencana kontijensi, meningkatkan kepemimpinan dan penyusunan program yang berorientasi pada ketangguhan terhadap bencana.
.
“Saat terjadi darurat bencana, para Bupati dan Walikota secara otomatis menjadi garda terdepan dan komandan dalam penanganan darurat bencana, jangan gengsi!, ” tutur Suharyanto.
.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB juga menjelaskan bahwa selain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana telah dijelaskan secara terperinci dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan implementasinya dijelaskan dalam Permendagri No 101 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal.
.
Selain itu, Kepala BNPB yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas PMK memberikan arahan untuk meningkatkan pelaksanaan strategi penanganan PMK diantaranya Biosecurity, pengobatan, vaksinasi dan potong bersyarat, mengingat Jawa Timur saat ini termasuk daerah yang tingkat kesembuhannya rendah.
.
Menutup sambutannya, Kepala BNPB berharap, dengan terselenggaranya kegiatan diklat kepemimpinan ini, maka seluruh pemimpin penanggulangan bencana daerah dapat saling berbagi pengalaman yang mengarah kepada peningkatan kapasitas dan kualitas kinerja bersama dalam menciptakan rasa aman dari potensi bencana.
“Penanganan bencana di tiap-tiap daerah selalu memiliki dinamika berbeda. Ada daerah yang sudah baik dan cepat dalam penanggulangan bencana, ada daerah yang biasa-biasa saja dan ada pula wilayah yang masih lambat serta kurang maksimal. Kita tidak perlu menghakimi. Akan tetapi, pengalaman baik di setiap daerah hendaknya dijadikan sebagai mementum untuk pembelajaran dan perbaikan di masa depan,” kata Suharyanto.
.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, pejabat eselon 1,2 dan staf BNPB dan seluruh pimpinan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur itu, turut mendampingi Sekda Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati dan Kalaksa BPBD Kota Probolinggo Sugito Prasetyo. (CNN)
#BNPBIndonesia
#BudayaSadarBencana
#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCOVID19
#AyoPakaiMasker
#AyoSegeraBooster
#Pulihbersamapulihlebihkuat
#DariIndonesiaduniapulihbersama
